banner 728x250

PDIP Dukung PPP Gugat Hasil Pemilu ke MK

  • Share
(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024.
(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024.
banner 468x60

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi tantangan serius setelah hasil rekapitulasi suara Pemilu menunjukkan hanya meraih 3,87 persen suara sah nasional. Kekhawatiran akan kegagalan masuk parlemen pun muncul karena angka tersebut berada di bawah ambang batas 4 persen.

Sebagai mitra koalisi, PDI Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan penuh kepada PPP untuk mengajukan gugat Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu. Hasto Kristiyanyo, Sekretaris Jenderal PDIP, menyatakan bahwa solidaritas antarpartai dalam koalisi masih terjaga dengan baik.

Example 300x600

Baca Juga: Pembangunan pembangunan NCICD dan Potensi Wisata Jakarta Utara di Tahun 2025
Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut Bali Tetap Kontributor Utama Pariwisata Indonesia

PDIP tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan data yang diperlukan kepada PPP untuk melengkapi gugatannya di MK. Hasto Kristiyanto menegaskan kesiapan mitra koalisi PDIP dalam memberikan bantuan kepada mitra koalisinya tersebut.

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” ungkap Hasto dalam konferensi pers di Jakarta.

Hasto Kristiyanto juga menyuarakan dugaannya akan adanya upaya untuk menggagalkan PPP masuk ke parlemen. Menurutnya, ada ambisi kekuasaan tertentu yang ingin menghilangkan jejak sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” tegasnya.

Abdullah Mansyur, anggota DPP PPP, juga menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU. Menurutnya, data internal partai menunjukkan angka yang berbeda dengan hasil resmi yang dirilis.

“Hasil dari yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04,” ujarnya.

PPP bersikeras untuk menempuh jalur hukum yang konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK. Mansyur menegaskan bahwa partainya belum bisa menerima hasil rekapitulasi dari KPU dan akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan keadilan.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut Bali Tetap Kontributor Utama Pariwisata Indonesia

“Kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Mansyur.

Kontroversi seputar hasil pemilu ini menunjukkan perlunya sistem yang adil dan transparan dalam proses pemungutan suara dan perhitungan hasil. Masyarakat menanti dengan harapan bahwa Gugat Hasil Pemilu MK dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan dukungan dari koalisi dan kesiapan untuk menghadapi tantangan secara hukum, PPP berharap bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan melalui proses hukum yang sedang mereka tempuh.

banner 325x300
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *