Sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengungkap dugaan kasus korupsi insentif pajak untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan 10 orang dan menyegel ruangan di kantor BPPD Sidoarjo.
Namun, satu-satunya tersangka yang diumumkan oleh KPK dalam kasus ini adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif ASN sebesar Rp 2,7 miliar, yang diduga digunakan untuk keperluan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali.
Gus Muhdlor: Bupati Sidoarjo Dicari Namun Tak Ditemukan
Selama OTT berlangsung, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali, atau yang akrab disapa Gus Muhdlor, turut dicari oleh KPK. Meskipun demikian, upaya pencarian tidak membuahkan hasil, dan keberadaannya tidak terdeteksi. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa meskipun tidak berhasil mengamankan Gus Muhdlor, proses hukum akan tetap dilanjutkan.
“Tentu kami akan melakukan prosedur hukum, yaitu pemanggilan kepada yang bersangkutan sesuai proses penyidikan,” ungkap Ghufron.
Dugaan Aliran Dana Miliaran untuk Gus Muhdlor
KPK juga mencari Gus Muhdlor karena adanya dugaan aliran dana sejumlah miliaran rupiah yang berasal dari pemotongan insentif ASN. Menurut Ghufron, pemotongan tersebut dilakukan oleh Siska untuk memenuhi kebutuhan Bupati Sidoarjo.
“Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo,” kata Ghufron.
Larangan Bahas Pemotongan Insentif
Lebih lanjut, Ghufron mengungkapkan bahwa para ASN di BPPD Sidoarjo dilarang membahas pemotongan insentif melalui alat komunikasi, termasuk WhatsApp. Pemotongan insentif ini berkisar antara 10-30%, tergantung pada besaran insentif yang diterima oleh masing-masing ASN.
Kasus Pemotongan Pajak Diduga Berlangsung Sejak 2021
Kasus ini membuka pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pemotongan pajak. Ghufron mencatat bahwa dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo telah terjadi sejak tahun 2021, dan KPK akan terus mendalami kasus ini.
“Dugaan pemotongan ini sudah terjadi sejak tahun 2021 dan dari sebelum-sebelumnya. Kami akan dalami lebih lanjut,” ucapnya.
Gus Muhdlor, setelah muncul usai OTT KPK, menegaskan bahwa pelayanan di BPPD Sidoarjo tidak akan terganggu dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi di Sidoarjo.
“Kami pastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dengan adanya kasus hukum yang saat ini sedang ditangani KPK. Termasuk layanan pajak di kantor BPPD,” kata Muhdlor.
Meskipun belum mengetahui detail ASN yang diamankan, Muhdlor menegaskan penghormatannya terhadap KPK dan tugas lembaga antirasuah tersebut.
“Terkait siapa saja yang diperiksa itu wewenangnya KPK, kami belum mengetahui secara pasti,” tandas Muhdlor.
