Transformasi Digital Pengadaan Fokus Utama dari RUU PBJ

  • Share

SEMARANG, iNews.id – Transformasi digital pengadaan barang/jasa merupakan salah satu fokus utama dari Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa (RUU PBJ) Publik. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pasar pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga implementasi realisasi anggaran belanja negara semakin efisien. 

Untuk itu, sebagai bagian dari upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mendiseminasikan kebijakan yang diatur dalam RUU PBJ Publik, LKPP kembali menggelar sosialisasi Rancangan Undang-Undang PengadaanBarang/Jasa Publik dan Transformasi Digital Pengadaan melalui Katalog Elektronik pada Kamis (30/5). Berbeda dari giat-giat sebelumnya, sosialisasi kali ini menargetkan kelompok sivitas akademika sebagai peserta. 

Hadir memberikan pengantar, Heri Yanto selaku Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Negeri Semarang (UNNES) menyampaikan bahwa transformasi digital memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pemanfaatan teknologi, pelayanan publik yang diberikan akan lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.

Dalam konteks PBJ, transformasi digital diwujudkan dengan peralihan proses pengadaan dari manual atau semi-manual menjadi digital yaitu melalui Katalog Elektronik. 

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi memperkenalkan Katalog Elektronik sebagai bentuk nyata dari transformasi digital pengadaan yang telah disiapkan oleh LKPP.

Hal demikian penting untuk disebarluaskan agar platform ini dapat dimanfaatkan Pelaku Usaha dalam memasarkan barang/jasakebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD). 

Pria disapa Hendi ini juga mendorong para mahasiswa yang telah berwirausaha untuk mendaftarkan usaha dan menayangkan produknya pada Katalog Elektronik.

“Maka kalau anda hari ini punya produk-produk yang bisa dibeli pemerintah, anda saya sarankan tayang di Katalog Elektronik. Jika anda memiliki usaha, pastikan anda kemudian punya Nomor Induk Berusaha atau NIB, setelah punya NIB, anda datang ke Pemkot atau Pemprov untuk minta akun SPSE, begitu anda punya akun SPSE, masuk ke portal e-katalog.lkpp.go.id. selanjutnya lengkapi persyaratan, maka produk anda akan tayang,” kata Hendi dalam keterangannya.

Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman dan dukungan terhadap transformasi digital PBJ di kalangan intelektual dan akademisi.

Sivitas akademika diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan informasi tentang pentingnya transformasi digital dalam PBJ Publik. 

Hal ini juga membuka peluang kolaborasi antara kelompok akademis dan LKPP dalam mengembangkan sistem pengadaan yang memenuhi prinsip-prinsip PBJ Publik. 

Editor : Faieq Hidayat

Source link

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *