TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Said sangsi program ini bakal benar-benar bisa menyediakan rumah bagi masyarakat. “Faktanya yang terjadi justru sebaliknya,” kata Said saat dihubungi pada Sabtu, 1 Juni 2024. Misalnya, dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sama sekali tak memberi kepastian bagi para pekerja untuk bisa mendapatkan rumah. Alasannya, potongan 3 persen dari upah minimum selama 10-20 tahun tak akan cukup untuk membeli rumah.
Nilai potongan 3 persen dari upah minimum itu menurut Said Iqbal tak lebih dari menabung. Menurut Said, jika modusnya adalah menabung, maka program Tapera tak perlu diwajibkan kepada para pekerja. “Dan penyediaan rumah itu merupakan tanggung jawab negara,” tuturnya.
Sebagai tanggung jawab negara, mestinya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal tak boleh dibebankan kepada rakyat, baik itu buruh, pegawai negeri sipil (PNS), TNI atau Polri. Ketersediaan rumah, menurut Said, adalah kewajiban konstitusi yang dijalankan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
Said mencontohkan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pemerintah ikut membayar kepada masyarakat melalui penerima bantuan iuran (PBI). Anggaran untuk kesehatan menurut Said dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mapupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Iklan
Adanya potongan untuk Tampera menurutnya menambah beban para pekerja yang upahnya selama ini sudah mengalami sejumlah pemotongan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pajak, serta jaminan pensiun. “Bisa-bisa hanya terima slip gaji doang. Karena sudah banyak potongan, itu berat!”
Belum lagi menurut Said, komitmen pemerintah untuk menjamin duit tabungan melalui program Tapera tak akan dikorupsi patut dipertanyakan. “Kalau itu jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan hari tua, kata dia, itu diselenggarakan melalui BPJS. Jika dijalankan, maka akan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Siapa yang tanggung jawab uang itu tak dikorupsi? Asabri dan Taspen saja dikorupsi,” ujar Said.
Kebijakan program Tapera dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Peraturan ini mewajibkan pekerja menjadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan konsekuensi pekerja dengan gaji di atas UMR akan dipungut iuran sebanyak 3 persen dari gaji. PP Nomor 21 Tahun 2024 berdasarkan pada Undang-Undang Tapera.
