PSN Harus Kedepankan Aspek Keberlanjutan

  • Share

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen di Seyegan(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

ASPEK keberlanjutan sosial dan ekonomi dinilai menjadi hal yang penting dalam perencanaan dan pengeksekusian Proyek Strategis Nasional (PSN). Itu ditujukan agar proyek dan program yang dihadirkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

“Program-program yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan, perlu diintegrasikan. Pengembangan ekonomi lokal juga harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa proyek-proyek PSN membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar periset Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Selasa (14/5).

Pada dasarnya, lanjut dia, PSN merupakan inisiatif yang penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hanya, ada beberapa tantangan yang harus diatasi agar proyek ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan lahan.

Baca juga : Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian Rp391 juta pada Karyawan BTPN Syariah

Untuk mengatasi hal itu, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembebasan lahan perlu diterapkan. Sosialisasi yang transparan dan kompensasi adil serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dinilai dapat mengurangi potensi konflik sosial.

Selain itu, menurut Yusuf, pendanaan proyek juga memerlukan perhatian khusus. Pemerintah perlu mengeksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti Public-Private Partnerships (PPP) dan penerbitan obligasi infrastruktur untuk mengurangi beban anggaran negara.

“Strategi pengelolaan risiko yang baik juga diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain itu, evaluasi anggaran secara berkala sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif,” jelas Yusuf.

Baca juga : Berbau Politis, Pemblokiran Anggaran Kementerian/Lembaga Rp50,14 T Dianggap Tak Berdasar

Tak hanya itu, imbuhnya, dampak lingkungan dari PSN harus dikelola dengan hati-hati. Penilaian dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum memulai proyek dan penerapan teknologi serta praktik konstruksi yang ramah lingkungan sangat diperlukan.

Program rehabilitasi dan konservasi juga harus diimplementasikan di wilayah-wilayah yang terdampak. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting.

“Transparansi dalam komunikasi dan pemberdayaan komunitas lokal melalui pelatihan dan pendidikan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan,” jelas Yusuf.

Baca juga : SKK Migas: Total Investasi PSN Hulu Migas Capai Rp702 T

Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek juga dinilai penting. Penetapan indikator kinerja utama (KPI) dan pelibatan pihak independen dalam pemantauan dapat memastikan objektivitas dan keberlanjutan proyek.

Mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan stakeholder lainnya harus dibuat untuk perbaikan berkelanjutan. Penguatan kapasitas institusi pemerintah yang terlibat dalam PSN melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proyek.

Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Institute Development for Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan, ke depan, PSN harus mengutamakan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG). “PSN juga perlu lebih mengedepankan prinsip-prinsip ESG agar tidak memicu konflik sosial,” tuturnya.

Dia menambahkan, kehadiran PSN semestinya mengerek pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Sayangnya, ratusan PSN di Indonesia belum mampu mengangkat level pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5%.

“Dalam 8 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di tingkat 5%, bahkan jika dirata-rata dengan periode pandemic hanya 4%. Ini adalah gambaran bahwa PSN belum optimal, belum mampu mengangkat Indonesia ke jalur pertumbuhan di atas 5% (6%-7%), yg merupakan syarat minimal untuk mencapai target Indonesia Emas 2045,” jelas Eko. (Mir/Z-7)

Source link

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *