Pemerintah Minta PTFI Bangun Smelter di Timika

  • Share

Ilustrasi : Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah, dekat dengan tambang Freeport.

Hal itu seiring dengan rencana pemerintah yang akan menambah jumlah saham milik Indonesia di PTFI menjadi 61% pada 2041 mendatang.

“Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10%. Sekarang kan kita 51%, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10% pada 2041 ke atas,” ujar Bahlil seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (2/6).

Baca juga : Permintaan Bahlil agar Freeport Bangun Smelter di Papua Disebut Terlalu Muluk

Menurutnya, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah. Itu sekaligus merupakan salah satu strategi investasi yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.

“Dunia saat ini sedang berbicara tentang green energy dan green industry. 2035 puncaknya bonus demografi, 65% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus men-desain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif,” kata Bahlil.

Sebagai contoh, imbuhnya, cadangan nikel Indonesia mencapai 25% dari total cadangan nikel dunia, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada tahun 2019. Kebijakan tersebut berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia.

Baca juga : BKPM: Perpanjangan Kontrak Freeport Sudah Hampir Pasti

“Nilai ekspor kita untuk nikel hanya US$3,3 miliar USD di 2017. Begitu kita setop ekspor bahan baku, kita bagun industrinya, kita bangun pabriknya di Indonesia, apa yang terjadi pada 2023 kenaikannya menjadi US$33,5 miliar atau hampir sebesar Rp500 triliun,” terang Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, banyak negara-negara maju yang tidak senang atas kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. Bahkan, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan tersebut.

“Mereka takut negara kita kuat. dan saya masih yakin bahwa ada sebagian negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri,” pungkas dia.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, smelter PTFI yang dibangun di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi US$3 miliar akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024. Smelter tersebut akan mengolah konsentrat tembaga yang berasal dari Timika.

“Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya,” tutur Bahlil. (Mir/P-5)

Source link

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *