JAKARTA, iNews.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) mampu mengungkapkan berbagai modus kecurangan pengusaha batu bara. Adapun, salah satunya menggunakan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) palsu.
“Sejak diluncurkannya Simbara pemerintah telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar dan penghindaraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan NTPN lokal yang digunakan ekspor,” kata Arifin dalam acara ‘Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA’ yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Baca Juga
Sri Mulyani Puji Semangat Luhut soal Simbara: Sangat Berapi-api!
Untuk itu, ia berharap Simbara mampu mendorong tingkat kepatuhan pengusaha dalam regulasi, efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta memberi dukungan kepada pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan pemanfaatan SIMBARA, diharapkan dapat memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan efektivitas pengawasan bersama antarKementerian/Lembaga,” ucap Arifin.
Baca Juga
Begini Cara Kerja Simbara yang Bisa Cegah Penambangan Ilegal di RI
Arifin pun menekankan bahwa Simbara bukan sekadar sistem informasi, melainkan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan, dari hulu ke hilir yang melibatkan lima kementerian terkait.
Dalam keterangan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci capaian Simbara sebelum bergabungnya komoditas timah dan nikel. Simbara telah berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal dan penghindaran pembayaran penerimaan negara senilai Rp3,47 triliun.
Baca Juga
Nggak Cuma Nikel-Timah, Tembaga hingga Emas Juga Bakal Masuk Simbara
Selain itu, kebocoran sebesar Rp2,53 triliun juga berhasil dicegah melalui pengawasan berdasarkan profil risiko pelaku usaha.
Penerimaan negara lainnya berasal dari penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun.
“Ini hanya dari batu bara, ya. Makanya sekarang, dengan nikel dan timah, yang sebagai mineral nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Editor : Puti Aini Yasmin
