JAKARTA, iNews.id – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan bagi ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.
KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam semesta.
Baca Juga
Kritik Ormas Boleh Kelola Tambang, Busyro Muqoddas: Muhammadiyah Ekstra Hati-Hati
Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, Marthen Jenaru, menjelaskan KWI sebagai lembaga keagamaan memiliki fokus utama pada urusan pewartaan dan pelayanan.
“Prinsipnya KWI sebagai lembaga keagamaan tidak akan menerima tawaran sebagai pemegang WIUPK/IUP pertambangan karena wilayah lembaga keagamaan lebih pada urusan-urusan pewartaan dan pelayanan,” kata Marthen, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga
Soal Ormas Dapat Izin Tambang, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratan Ketat
KWI memilih untuk mengambil sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan yang berfokus pada pewartaan dan pelayanan demi terwujudnya kehidupan bersama yang bermartabat.
Marthen menekankan KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak berbagai realita pembangunan yang sedang berlangsung.
Baca Juga
Ini 3 Syarat Ormas Keagamaan agar Boleh Kelola Tambang
Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang taat asas pada prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
“Di Gereja Katolik tidak dikenal Ormas Keagamaan. KWI tidak menciptakan sebuah ormas dan atau ada ormas yang kedudukannya dibawah garis struktural KWI,” kata Menag.
Dia menjelaskan KWI adalah organisasi dengan identitas dan semangat ajaran agama Katolik. Maka, ormas-ormas tersebut tidak dibawah garis struktur KWI/Keuskupan.
“Gereja Katolik sangat mengharapkan supaya ormas-ormas dengan nama Katolik untuk taat terhadap prinsip spiritualitas dan ajaran sosial Gereja Katolik dalam setiap tindakkannya,” tuturnya.
Editor : Muhammad Fida Ul Haq
