Imigrasi Pastikan Layanan Sudah Normal 100 Persen usai PDN Diserang Ransomware

  • Share

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah beralih ke layanan baru setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terkena serangan siber ransomware. Seluruh layanan keimigrasian yang baru telah dapat digunakan 100 persen.

“Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah pulih 100 persen,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Silmy Karim di Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Walaupun masih ada penyesuaian, Silmy menjamin bahwa layanan keimigrasian saat ini sudah bisa berjalan dengan lancar, khususnya proses dalam pengurusan paspor untuk masyarakat.

Namun, layanan itu belum sepenuhnya sempurna dan diakui masih ada beberapa gangguan. Dia menilai hal itu dapat terjadi karena perlu stabilitas layanan.

“Berhasil pulih 100 persen. Walaupun tentu kita pasti masih ada satu-dua yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan tetapi sudah pulih,” tuturnya.

Hal itu karena dalam proses pemulihan ini cukup membutuhkan kerja keras. Sebab Ditjen Imigrasi harus memulihkan data dari 431 layanan di seluruh Indonesia dan 151 di luar negeri, hanya pada pelayanan paspor.

“Makanya paspor itu yang paling terakhir pulih. Karena satu per satu harus dilakukan pengaturan ulang,” tuturnya.

Sementara soal aplikasi M-Passport, Silmy menyampaikan layanan digital itu seyogyanya telah aktif dan bisa digunakan dalam waktu dekat. Namun hanya memerlukan proses instal ulang untuk reset data.

“Karena kalau masih pakai yang lama itu kadang-kadang tidak nyambung. Sehingga kesannya masih belum baik. Padahal itu tinggal diatur ulang, atau reset, dihapus, pasang lagi, itu biasanya lancar untuk kaitan dengan M-Passport,” tuturnya.

Selain urusan paspor, Ditjen Imigrasi juga harus mengurus perihal kerja sama keimigrasian dengan 22 kementerian dan lembaga yang terganggu datanya akibat serangan siber pada PDN.

“Dukcapil pakai, Bea Cukai pakai, Kemenlu pakai, otomatis kalau Dirjen Anggaran kaitan pembayaran, Kemenaker, Kementerian Investasi, KPK, POLRI, Kejaksaan, BNPB, dan seterusnya sampai Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga kita harus buka satu-satu,” ucapnya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Source link

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *