Gerindra Bilang Wacana Amendemen UUD 1945 Belum Saatnya Dibahas

  • Share

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu wacana tersebut adalah untuk mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi lewat Majelis Pemilihan Rakyat (MPR).

Menurut Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas amendemen konstitusi. “Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini,” kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024.

Sebabnya, dia berujar situasi politik saat ini masih belum kondusif untuk membicarakan perubahan UUD. “Saat ini wacana-wacana seperti itu tidak pada saatnya, karena situasi menjelang Pilkada, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden,” ucap Dasco.

Dasco menyatakan bahwa wacana amendemen memang ada di MPR. Namun, dia berujar belum tahu substansi perubahan yang ada. DPR maupun fraksi-fraksi, kata dia, belum mengambil sikap terkait perubahan tata cara pemilihan presiden.

“Kalau dibilang seluruh Parpol sudah sepakat, saya ada crosscheck bahwa ternyata juga parpol2 belum diajak bicara, jadi hanya wacana saja,” ujar Dasco.

Dasco pun menyatakan Gerindra akan menolak amendemen jika dibicarakan saat ini. “Substansinya kita belum tahu tapi kalau menurut saya belum pada saatnya sekarang kita bicara soal amendemen UU 1945 dengan kondisi pada saat ini,” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet bermanuver politik untuk amendemen UUD 1945. Dia menemui sejumlah tokoh seperti Ketua Umum NasDem hingga Amien Rais.  

Iklan

Menurut Bamsoet, MPR akan memfasilitasi perubahan itu jika seluruh partai politik setuju untuk melakukan amendemen UUD 1945. “Termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amendemen,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Juni 2024.

Kesiapan itu disampaikan Bamsoet seusai para pimpinan MPR bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais. Salah satu perubahan yang mereka bahas adalah mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Amien menyebutkan, mereka membahas peluang amandemen UUD 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana diketahui, Amien Rais adalah Ketua MPR yang memimpin empat kali amendemen UUD 1945 pada 1999-2002. Ketika itu, salah satu perubahan UUD adalah mekanisme pemilihan presiden melalui pemilihan langsung dari sebelumnya dipilih MPR.

Pilihan Editor: Selebgram RI Jual Visa Haji Ilegal Ditangkap Polisi Saudi, Jemaahnya Ditelusuri

Source link

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *